Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak perbaikan menyeluruh pada tata kelola subsidi energi agar bantuan pemerintah kembali tepat sasaran.
Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menekankan bahwa ketepatan data menjadi prasyarat utama agar penerima subsidi adalah mereka yang benar-benar berhak.
Pernyataan itu disampaikan usai Andreas memimpin Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di kantor PT PLN (Persero) UP3 Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (13/8/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari uji petik Piloting Project Data Terpadu Sektor Energi (DTSEN) untuk pemutakhiran daftar penerima subsidi listrik, yang dilaksanakan bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT PLN (Persero).
Andreas juga mengangkat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan mekanisme penerima subsidi dan pemberian kompensasi pada PT PLN.
Menurutnya, fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperbesar beban fiskal negara.
Andreas mencatat beban subsidi telah membengkak hingga sekitar Rp100 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp200 triliun, kondisi yang memerlukan penanganan cepat demi keberlanjutan keuangan PLN dan kemampuan APBN.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BAKN mengusulkan langkah-langkah strategis yang terfokus dan terukur.
1. Penyempurnaan skema subsidi dengan memanfaatkan data DTSEN yang telah terverifikasi serta mempercepat digitalisasi infrastruktur publik bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
2. Program eliminasi BBM yang bertujuan mendorong efisiensi struktur biaya operasional PT PLN (Persero).
3. Pembaruan business & revenue model PLN untuk menata ulang model bisnis agar lebih adaptif dan efisien di masa mendatang.
Dalam uji petik tersebut, BAKN menemukan ketidakakuratan pendataan yang berdampak pada salah sasaran penerima bantuan sosial.
Sebagian warga miskin tercatat pada desil tinggi sehingga tidak berhak menerima subsidi, padahal kondisi rumah dan kehidupan mereka menunjukkan layak masuk kategori desil 1 sampai 3.
Tim lapangan mencatat contoh kasus warga yang terdata pada desil 6, padahal kondisi hunian tergolong tidak layak dan semestinya masuk desil 3 yang berhak mendapatkan perlindungan sosial.
Menanggapi temuan ini, Andreas mendesak BPS, PT PLN (Persero), dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pendataan dan memperketat verifikasi di lapangan.
Perbaikan verifikasi dan pendalaman data di lapangan dianggap penting agar penentuan desil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sehingga subsidi dapat diarahkan secara akurat.







