JENGGALA.ID – Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah berjanji untuk membela delapan warga Rempang yang terlibat dalam kasus hukum yang timbul akibat kontroversi seputar Rempang Eco City. Upayanya akan difokuskan pada usaha agar penyelidikan oleh polisi terhadap delapan orang tersebut dapat dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Dalam sebuah video resmi, Bahlil mengungkapkan, “Saya akan berjuang untuk mencapai SP3 bagi delapan orang yang ditangguhkan kemarin, insyaAllah.” Langkah ini adalah ekspresi kepedulian dari pemerintah, dan Bahlil sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait hal ini.
Namun, selain delapan orang tersebut, Bahlil menyatakan bahwa kasus yang melibatkan yang lain masih akan tetap diproses. “Kasus-kasus lainnya masih dalam proses lebih lanjut karena ada hal-hal lain yang perlu kita selesaikan,” tambahnya.
Situasi terkait pengembangan Rempang Eco City menjadi kompleks karena adanya konflik agraria dalam pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Presiden Jokowi menduga bahwa konflik ini mungkin terjadi karena kurangnya komunikasi yang efektif. Untuk menyelesaikan masalah ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan Bahlil untuk turun tangan.
Jokowi menjelaskan, “Sebenarnya, sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi beserta rumah tipe 45. Namun, hal ini tidak disampaikan dengan baik,” saat berbicara di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, pada tanggal 12 September.







