Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mempertanyakan alasan di balik rencana pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan pajak.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (21/7/2026) menyusul terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam surat edaran itu, Direktorat Jenderal Pajak merencanakan pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa dengan melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri.
Skema pengawasan yang dipaparkan mencakup pemetaan potensi perpajakan di lapangan, pengawasan wajib pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum, serta pengawasan berbasis wilayah.
Hasanuddin meminta agar Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, secara terbuka menjelaskan apakah ada permintaan resmi bantuan kepada TNI.
Ia juga menuntut alasan mendasar bila benar bantuan itu diminta, apakah disebabkan kekurangan personel atau kendala lain dalam pelaksanaan pengawasan.
Secara hukum, pelibatan TNI dalam OMSP dimungkinkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 7.
Namun Hasanuddin menekankan bahwa setiap tugas di luar fungsi utama TNI harus didasarkan pada kebutuhan jelas dan mengikuti mekanisme yang diatur perundang-undangan.
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan pentingnya pembekalan bagi personel jika Babinsa memang dilibatkan, agar batas kewenangan dan tugasnya dipahami dengan baik.
Ia memperingatkan agar kehadiran personel berseragam tidak menimbulkan rasa takut atau intimidasi pada masyarakat saat menjalankan kewajiban perpajakan.
“Pendekatan yang dilakukan harus tetap humanis dan edukatif,” ujar Hasanuddin mengenai tata laksana di lapangan.
Sementara itu, Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan belum ada pembahasan mengenai rencana Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Babinsa dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Kondisi itu mendorong seruan agar pemerintah memberikan penjelasan resmi tentang dasar, mekanisme, dan tujuan pelibatan aparat TNI.
Penjelasan dinilai perlu agar pelaksanaan kebijakan tetap selaras dengan prinsip profesionalisme, kepastian hukum, dan pelayanan terhadap masyarakat.







