Empat anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif atas pemindahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp484 miliar dalam APBD NTB Tahun 2025.
Permintaan itu mendapat dukungan dari H. Rachmat Hidayat, Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan NTB.
Rachmat menilai pemeriksaan mendalam perlu agar pengelolaan anggaran publik berjalan transparan dan sesuai aturan.
Ia menyatakan telah menerima tembusan surat permintaan audit yang dilayangkan pada 3 Agustus 2026 kepada BPK Perwakilan NTB, serta ditembuskan kepada Ketua BPK RI, Gubernur NTB, dan Ketua DPRD Provinsi NTB.
Menurut Rachmat, tidak ditemukannya temuan terkait pemindahan dana BTT itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menimbulkan keheranan publik mengingat nilai anggaran yang signifikan.
Ia mengingatkan bahwa BPK selama ini dikenal teliti, bahkan untuk temuan bernilai relatif kecil, sehingga absennya pemeriksaan terhadap dana hampir setengah triliun rupiah perlu penjelasan terbuka.
Rachmat juga menyebutkan upayanya meminta penjelasan melalui aplikasi WhatsApp kepada pihak BPK Perwakilan NTB, namun pesan balasan yang sempat diterima kemudian dihapus oleh pengirim.
Kejadian itu membuatnya mempertanyakan proses komunikasi dan transparansi informasi dari lembaga pemeriksa.
Jika hasil audit tidak dipublikasikan, Rachmat menginstruksikan seluruh legislator PDI Perjuangan di DPRD NTB untuk mengambil sikap politik dalam setiap pembahasan anggaran selanjutnya.
Salah satu opsi politik yang disebutkan adalah penggunaan minderheid nota pada setiap pembahasan dan persetujuan anggaran berikutnya.
Kasus ini bermula setelah Pemerintah Provinsi NTB menerima tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp515 miliar dari pemerintah pusat.
Sekitar Rp484 miliar dari tambahan DBH tersebut ditempatkan di pos BTT dan kemudian dialihkan menjadi belanja modal melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.
Rachmat mengingatkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa BTT diperuntukkan bagi keadaan darurat, bencana, keadaan luar biasa, atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi saat penyusunan APBD.
Oleh karena itu, menurutnya perubahan fungsi BTT menjadi belanja modal perlu diuji kesesuaiannya dengan aturan tersebut.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Ruslan Turmuzi, menyatakan tambahan pendapatan daerah yang muncul setelah penetapan APBD semestinya dibahas lewat mekanisme APBD Perubahan agar mendapat pengawasan dan pembahasan bersama DPRD.
Ruslan menilai belanja modal jelas bukan kategori keadaan darurat sehingga seharusnya diproses melalui APBD Perubahan jika memang untuk pembangunan.
Anggota DPRD NTB Fraksi PDI Perjuangan, Made Slamet, menegaskan permintaan audit investigatif bertujuan memperoleh kepastian administratif dan hukum atas penggunaan dana BTT, bukan untuk menggiring opini publik.
Made Slamet menyebut bahwa pada LHP APBD NTB Tahun 2025 yang diserahkan BPK pada 5 Juni 2026, tidak terdapat hasil pemeriksaan mengenai pemindahan dana BTT senilai Rp484 miliar.
Atas dasar itu, ia mendesak agar BPK melakukan audit investigatif secara terbuka dan, bila ditemukan masalah, mengungkapkan hasilnya kepada publik.







