Jenggala.id – Hasil Audiensi Komisi II DPRD Propinsi Jawa Barat dengan Dewan Koperasi Wilayah Jawa Barat, 1 Juli 2025, membuka peluang selesainya persoalan gerakan Koperasi. Setelah diakuinya Bambang Hariadi, Ketua Umum Dekopin Pusat oleh Pemerintah, maka sejatinya, menurut Nurodi, Ketua Dekopinwil Jabar, Pemerintah Daerah Jabar pun harus mengikuti sikap pemerintah pusat itu.
Lanjut Nurodi, pelantikan Pimpinan Dekopin yang disaksikan oleh Menteri Hukum dan Menteri Koperasi beberapa waktu lalu adalah momentum dan penegasan wadah tunggal gerakan Koperasi yaitu Dekopin yang dipimpin Bambang Hariadi.
“Menteri Koperasi tegas dalam sambutannya dalam pelantikan tersebut bahwa Dekopin cuma satu, tidak ada yang lain, ” ujar Nurodi.
Karena itu, Nurodi agak heran dengan lambannya sikap pemerintah Daerah Jawa Barat, khususnya Dinas Koperasi yang belum menentukan sikap.

“Dekopinwil Jabar yang saya pimpin ini adalah perwakilan Dekopin Pusat yang dipimpin oleh Bambang Hariadi sebagai Ketua Umum, Ketua Majelis Pakarnya Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi dan Ketua Penasihatnya Jenderal Maruli Simanjuntak yang juga KASAD,” terangnya.
Dalam struktur Dekopin, DEKOPINWIl ini adalah perwakilan Dekopin Pusat di tingkat Propinsi. DEKOPINWIl mempunyai suara dalam pengambilan putusan di Dekopin Pusat karena anggota Koperasi berbadan hukum tingkat propinsi mendaftarkan keanggotaannya di DEKOPINWIl dan primer tingkat kabupaten mendaftar di Dekopinda.
“Jadi jelas jalurnya, Dekopinwil Jabar yang diundang dalam pelantikan kepengurusan Bambang Hariadi adalah kita, ” ujar Nurodi.
Menurut Nurodi, sikap Komisi II DPRD Jawa Barat untuk meminta ketegasan sikap Dinas Koperasi Jawa Barat dalam menyikapi keberadaan Dekopinwil Jawa Barat yang sesuai dengan struktur dan kelembagaan yang diakui pemerintah pusat, adalah sikap yang tepat.

“Surat DPRD Jabar khususnya Komisi II yang ditandatangani Wakil Ketuanya Acep Sulaiman yang pada intinya meminta ketegasan sikap Dinas Koperasi Jabar tehadap Dekopinwil Jawa Barat adalah semacam peringatan agar Dinas Koperasi tidak memelihara dualisme. Karena di pusat sudah tegas sikap Menteri Koperasi bahwa Dekopin itu tunggal, pimpinan Bambang Hariadi, ” tegas Nurodi.
Apalagi, pemerintah pusat saat ini tengah giat-giatnya melaksanakan program Kopdes Merah Putih.
“Dekopinwil yang mempunyai perangkat pendidikan Lapenkop dan pengalaman pendampingan tentu saja sangat strategi untuk menjadi bagian mensukseskan program pemerintah pusat tersebut. Kecuali Dinas Koperasi Jabar punya agenda yang berbeda dengan pemerintah pusat, maka lain lagi ceritanya, ” pungkas Nurodi.







