JENGGALA.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana mengesahkan aturan tentang Publisher Rights atau hak penerbit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun ini. Saat ini, draf peraturan tersebut sudah hampir final.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong, menyatakan bahwa secara ekonomi, penyelesaian aturan ini tidak diharapkan berdampak besar. Kominfo berencana mengundang beberapa perusahaan media untuk membahas draf aturan tersebut dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, Kominfo dan perusahaan pers akan membahas rancangan peraturan yang sudah hampir final. Usman menjelaskan bahwa mereka ingin mendengarkan masukan dari perusahaan pers dan bersama-sama memitigasi kemungkinan dampak, seperti yang terjadi di Kanada ketika Google keluar sebagai respons terhadap aturan serupa.
Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan platform-platform tersebut dan menerima masukan dari mereka. Meskipun tidak semua masukan dapat diakomodasi, pemerintah berusaha mempertimbangkan berbagai perspektif.
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan rencana antisipasi jika platform-platform tersebut memutuskan untuk keluar dari Indonesia, terutama dalam hal dampaknya terhadap komunitas pers. Mereka akan mengevaluasi seberapa besar dampak yang mungkin terjadi, terutama jika platform tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan berita.







