Atty Somaddikarya, anggota DPRD Kota Bogor, meminta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor meninjau kembali perubahan jenis pengerjaan infrastruktur di RW 09, Kelurahan Sindangrasa.
Perhatian itu muncul setelah rencana pengaspalan yang semula diusulkan warga berubah menjadi pengecoran atau betonisasi saat memasuki tahap perencanaan.
Atty menyampaikan bahwa pengaspalan merupakan aspirasi langsung warga yang disampaikan pada saat reses DPRD.
Menurutnya, warga menilai pengaspalan lebih sesuai dengan kondisi eksisting dan kebutuhan lingkungan mereka.
Perubahan menjadi betonisasi dilakukan tanpa adanya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat setempat, kata Atty.
Ia menegaskan bahwa suara warga harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan wilayah.
Bagi Atty, persoalannya bukan semata soal memilih material jalan, melainkan penghormatan terhadap proses partisipasi publik dalam perencanaan proyek.
Politisi tersebut mengkritik sikap beberapa oknum dinas yang dianggap tidak akomodatif terhadap masukan warga di lapangan.
Atty juga mengingatkan bahwa APBD adalah dana publik dan pejabat berkewajiban melayani serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.
Hingga kini, upaya Atty meminta klarifikasi dasar perubahan jenis proyek kepada Disperumkim belum mendapatkan jawaban yang gamblang.
Ia meminta agar pihak pemerintah daerah menjelaskan apakah keputusan itu didasari pertimbangan teknis yang kuat atau karena keputusan administratif tanpa keterlibatan masyarakat.
Jika ada alasan teknis yang mendasar, Atty meminta agar penjelasan mengenai dasar kebijakan dan alokasi anggaran disampaikan terbuka kepada warga.
Ia menegaskan bahwa mekanisme resmi seperti reses DPRD tidak boleh kehilangan maknanya ketika berhadapan dengan meja perencanaan perangkat daerah.







