Peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 dipandang sebagai langkah strategis untuk membentuk pasar karbon yang lebih teratur di Indonesia.
Namun, legislator dari Fraksi PKS, Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menegaskan SRUK harus berfungsi lebih dari sekadar buku administratif.
Ateng menilai registri tersebut perlu menjadi fondasi bagi Sistem Perdagangan Emisi atau Emissions Trading System (ETS) nasional.
Menurutnya, Indonesia memerlukan mekanisme carbon pricing yang mengaitkan upaya pengurangan emisi dengan instrumen ekonomi.
Instrumen semacam itu dinilai krusial untuk mencapai target dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) sebesar 31,89 persen.
Ateng juga menyebut target tersebut berpotensi meningkat hingga 43,2 persen pada 2030 jika memperoleh dukungan internasional.
SRUK dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 10 Tahun 2026.
Kerangka baru ini memisahkan fungsi pencatatan antara Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan SRUK.
SRN-PPI tetap difokuskan pada instrumen mitigasi dan pelaporan pencapaian target iklim nasional.
Sementara itu SRUK dirancang sebagai registri unit karbon pada tingkat Nilai Ekonomi Karbon (NEK) termasuk unit yang dapat diperdagangkan.
Pemisahan ini dimaksudkan agar kontribusi terhadap NDC tidak tercampur dengan unit karbon yang memiliki nilai komersial.
Ateng mencatat SRUK mampu merekam siklus hidup unit karbon dari penerbitan hingga retirement dan menampung Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) serta unit dari standar internasional yang diakui pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemampuan registri mencegah penggandaan unit tidak otomatis menjamin tambahanitas, permanensi, maupun ketiadaan dampak sosial negatif dari proyek pengurangan emisi.
Kualitas SRUK menurut Ateng sangat bergantung pada tata kelola penerbitan unit, termasuk penguatan proses validasi, verifikasi, integritas proyek, dan pengawasan.
Data OJK per 30 Juni 2026 menunjukkan pasar karbon domestik mulai terbentuk dengan 155 pengguna jasa, volume kumulatif sekitar 1,98 juta ton CO2e, dan nilai transaksi Rp93,81 miliar.
Angka tersebut, kata Ateng, mengindikasikan kebutuhan peningkatan likuiditas dan permintaan kepatuhan agar pasar lebih matang.
KLH/BPLH sendiri mencatat ada 49 proyek mitigasi dalam pipeline SPE yang berpotensi menurunkan emisi sekitar 5,85 juta ton CO2e per tahun.
Potensi ini harus dijaga agar tidak berubah menjadi perlombaan penerbitan kredit tanpa jaminan kualitas dan permintaan nyata.
Ateng mendorong langkah prioritas seperti uji kepatuhan menyeluruh, pengetatan batas emisi secara terukur, serta peningkatan kapasitas lembaga validasi dan verifikasi.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap target NDC dan kepentingan masyarakat di tingkat tapak dalam pengembangan sistem perdagangan karbon.
Pembatasan penggunaan offset perlu diterapkan agar tujuan utama ETS—mendorong penurunan emisi nyata—tidak tergeser.
Tanpa integrasi yang kuat antara SRUK dan ETS, registri berisiko menjadi sekadar gudang data rapi untuk pasar yang lesu, bukan mekanisme akuntabilitas yang memastikan setiap transaksi menghasilkan penurunan emisi.







