Aspirasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) dibahas oleh Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan pada Selasa (18/8) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda pertemuan menyoroti substansi Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam tahap finalisasi di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, mengatakan aspirasi pihak pekerja tiba pada momen penting untuk memperkaya pembahasan RUU tersebut.
Salah satu isu utama yang dikemukakan KSPN adalah lemahnya pengawasan terhadap jaminan sosial pekerja akibat keterbatasan jumlah pengawas di tingkat provinsi.
Sebagai solusi, KSPN mengusulkan pembentukan lembaga pengawas ketenagakerjaan yang independen atau Komisi Pengawas Ketenagakerjaan guna memperkuat fungsi pengawasan di lapangan.
Isu lain yang dihadirkan adalah perlindungan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya kasus di mana pekerja tidak menerima hak-hak seperti pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara penuh.
Untuk mengatasi masalah tunggakan pesangon, Komisi IX telah sepakat memasukkan norma baru ke dalam RUU berupa skema Jaminan Pesangon melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Di dalam skema tersebut, perusahaan diwajibkan membayar iuran secara berkala selama hubungan kerja sehingga ketika terjadi PHK, dana pesangon dapat dicairkan dan disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Edy menegaskan bahwa mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan hak pekerja terjamin karena dana telah tersedia, sekaligus memberi kepastian hukum dan finansial bagi perusahaan.
DPR bersama pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan serikat pekerja dan pemangku kepentingan lain selama pembahasan di Timus dan Timsin berlangsung.
Tujuan pembahasan lanjutan adalah menghasilkan RUU Ketenagakerjaan yang adil, memperkuat perlindungan buruh, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat.







