Komisi XI DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan atas asumsi dasar makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Kesepakatan ini meliputi sasaran pembangunan serta sejumlah indikator kunci yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan seluruh poin hasil pembahasan telah disetujui bersama oleh anggota dan perwakilan pemerintah.
Ia menegaskan persetujuan tersebut dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Dalam pembahasan juga terjadi penyesuaian target pada beberapa indikator pembangunan.
Target kemiskinan ekstrem direvisi menjadi 0 hingga 0,5 persen, menggantikan target sebelumnya yang ditetapkan pada 0 persen.
Sementara itu, kesepakatan menetapkan rasio Gini pada rentang 0,360 hingga 0,365, turun dari sasaran awal 0,362 hingga 0,367 yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Komisi XI memberi penekanan kuat pada pengawasan defisit anggaran dan utang negara untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Pemerintah diminta memperluas basis investor serta mengoptimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mekanisme pembiayaan terintegrasi.
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun berjalan harus mendapat persetujuan DPR, kata Komisi XI, agar SAL berfungsi sebagai penyangga fiskal sesuai aturan yang berlaku.
Pengelolaan SAL wajib dilakukan secara prudent dan optimal agar dapat menjadi alat penyangga (fiscal buffer) dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Pemerintah diminta memastikan bahwa pembiayaan melalui utang diarahkan untuk aktivitas produktif, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan sinergi kebijakan.
“Pemerintah dan bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan,” kata Misbakhun, seraya menekankan pentingnya peran APBN sebagai shock absorber dan agent of development di tengah gejolak ekonomi global.
Kewajiban pelaporan profil utang secara berkala kepada DPR juga ditekankan sebagai salah satu langkah transparansi dan pengendalian fiskal.
Selain itu, pembiayaan non-utang diarahkan untuk mendukung sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik hasil pembahasan tersebut dan menilai prosesnya berjalan dinamis serta konstruktif.
Purbaya berjanji pemerintah akan menindaklanjuti semua masukan, pandangan, dan kesepakatan untuk menyempurnakan kebijakan serta arsitektur RAPBN 2027.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” ujar Menkeu.







