Komisi Pemberantasan Korupsi menyita berbagai aset yang diduga terkait dengan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal, dengan nilai temuan sekitar Rp150 miliar.
Aset yang disita berupa harta bergerak dan tidak bergerak, termasuk kendaraan hingga tanah dan bangunan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan hal tersebut pada Kamis 20 Agustus 2026.
Penyidik masih menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut, dan mencatat ada sejumlah aset yang tercatat atas nama pihak lain.
Pendeteksian kepemilikan atas nama orang lain sedang didalami untuk mengungkap kemungkinan modus pencucian uang.
Penelusuran aset menjadi salah satu fokus utama penyidikan karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyertai praktik pemerasan.
Selain pemeriksaan aset, tim penyidik bersama penuntut umum tengah memfokuskan kajian pada konstruksi perkara pemerasan karena proses penyidikan telah memasuki tahap akhir.
Penyidikan juga mencoba memastikan apakah praktik pemerasan hanya melibatkan biro jasa pengurusan izin tinggal atau melibatkan pihak lain.
Penyidik menelusuri pula apakah warga negara asing pengguna jasa mengetahui bahwa mereka menjadi korban pemerasan.
Taufik menyatakan seluruh fakta dan pihak yang diduga terkait terus didalami, dan temuan itu akan menjadi dasar konstruksi perkara sebelum berkas dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan dugaan penerimaan itu terjadi ketika Silmy menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024.
Setyo menyebut, “Saudara SK menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu.”
Menurut penyidikan, permintaan bagian tersebut diduga disalurkan melalui Direktur Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra.
Jaya diduga memerintahkan dua pejabat di Direktorat Izin Tinggal, yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, untuk menarik biaya tambahan kepada pemohon izin tinggal.
Staf Subdirektorat Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah, disebut menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (nominee) untuk menampung dana dari biro jasa maupun WNA.
Setyo memperkirakan total penerimaan ilegal yang dinikmati para pelaku selama periode 2022-2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
Pihak-pihak yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Silmy Karim, Jaya Saputra, Bagus Bramantyo, Tessar Bayu Setyaji, dan Gusti Bernardiansyah.
Tiga tersangka lain yang turut tercatat dalam penyidikan ialah Saffar Muhammad Godam, Ronald Arman Abdullah, dan Juniadi Sri Priambudi.







