ASEAN akan mengadakan penilaian menyeluruh atas penerapan Konsensus Lima Poin terkait krisis di Myanmar, sebagai upaya meredam kekerasan yang berlanjut sejak kudeta militer 2021.
Dilansir dari Kyodo News, Rabu, 22 Juli 2026.
Rencana evaluasi itu dimasukkan dalam rancangan komunike bersama para menteri luar negeri ASEAN.
Hasil peninjauan direncanakan untuk disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN November mendatang.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, keterlibatan pemimpin dan menteri dari Myanmar masih dibatasi.
Myanmar kembali hanya diwakili oleh seorang sekretaris tetap yang bersifat nonpolitikal dalam forum itu.
Para menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas konflik yang terus berlangsung dan kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Myanmar.
Keprihatinan tersebut muncul meski pemerintahan yang didukung militer telah dibentuk pada April setelah pemilu yang diselenggarakan junta.
Pembahasan juga mencakup upaya normalisasi hubungan dengan Myanmar oleh negara-negara anggota ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro melaporkan pertemuan informal antara Menteri Luar Negeri Myanmar dan sejumlah anggota ASEAN yang berlangsung di Thailand pada 12 Juli.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak mendiskusikan mekanisme penilaian perkembangan situasi di lapangan.
Lazaro juga menyampaikan keterlibatannya dengan berbagai pihak terkait krisis, termasuk komunikasi dengan kelompok bersenjata etnis dan penilaiannya terhadap kondisi di lapangan.
Juru bicara Filipina Dominic Xavier Imperial mengatakan ASEAN berharap Myanmar dapat kembali berpartisipasi penuh dalam forum, namun negara-negara anggota masih mencari jalan untuk mewujudkannya.
Selain isu Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN juga membahas konflik antara Amerika Serikat dan Iran dalam pertemuan tersebut.







