Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai dugaan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menerima uang dari pihak kepolisian merupakan peristiwa yang bersifat terbatas dan tidak dapat menjadi alasan untuk menstigmatisasi seluruh kalangan mahasiswa di Indonesia, dikutip Jumat (26/6/2026).
Ia meminta masyarakat membedakan antara kasus-kasus individual dengan karakter umum gerakan mahasiswa yang selama ini menjadi bagian dari dinamika politik anak muda.
Menurut Aria, berbagai tindakan yang muncul dalam aksi-aksi kampus — termasuk laporan tentang pembayaran, aksi yang berlebihan, ataupun tutur kata yang kasar — sebaiknya dilihat sebagai proses pembelajaran politik dan sosial bagi mahasiswa.
Ia menambahkan bahwa sikap kritis yang terkadang disertai provokasi atau emosi bukanlah bukti mutlak bahwa semua mahasiswa memiliki standar etika yang rendah.
Aria menegaskan mahasiswa juga berhak salah dalam proses pendewasaan, sehingga tidak tepat jika semua aktivis kampus langsung dihakimi seolah-olah mewakili seluruh komunitas akademik.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa hak berekspresi bukanlah bebas dari konsekuensi hukum.
“Jika tindakan sudah melanggar hukum atau berubah menjadi anarkis, aparat penegak hukum berwenang menindak sesuai aturan, dan yang bersangkutan harus siap menerima proses hukum,” ujarnya.
Politikus itu juga mengingat rangkaian kritik tajam yang pernah dilontarkan mahasiswa kepada tokoh-tokoh nasional di masa lalu sebagai bukti bahwa tradisi keras dalam pengkritikan bukan hal baru.
Ia mencontohkan hinaan terhadap Bung Karno, sindiran terhadap Megawati Soekarnoputri, hingga aksi membawa kerbau bertuliskan sindiran terhadap Susilo Bambang Yudhoyono di Bundaran HI sebagai bagian dari memori kolektif gerakan mahasiswa.
Aria menilai, interaksi antara mahasiswa, elite politik, dan pemerintah justru merupakan arena pendidikan politik yang dapat membantu kedewasaan semua pihak jika ditangani dengan proporsional.







