Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai partai politik masih gagal memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pencalonan legislatif.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Aria mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan tersebut.
Menurutnya, ketentuan itu tidak cukup dipenuhi saat pendaftaran bakal calon saja; komposisi perempuan mesti terjaga hingga penetapan daftar calon tetap (DCT).
Ia memperingatkan adanya praktik di mana partai tampak memenuhi angka 30% pada tahap awal, namun komposisi tersebut berubah pada tahapan verifikasi dan penetapan calon.
Perubahan menit-menit terakhir, penggantian calon, dan celah administrasi disebutnya sebagai faktor yang melemahkan substansi afirmasi gender itu.
Aria menegaskan bahwa partai yang mengabaikan persyaratan dapat berisiko didiskualifikasi pada daerah pemilihan terkait.
Dia juga menggambarkan fenomena pencarian calon secara mendadak oleh beberapa partai, termasuk menanggung biaya tes kesehatan dan pengurusan surat kepolisian untuk calon-calon tersebut.
Berdasarkan pengamatannya, kondisi itu menunjukkan perlunya peningkatan komitmen dari partai politik dan organisasi masyarakat untuk mendorong pencalonan perempuan.
Selain itu, ia mencatat bahwa penguatan aturan penempatan perempuan belum mendapat porsi memadai dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Aria menyatakan belum melihat interaksi intens antara berbagai kaukus perempuan dengan Komisi II untuk merumuskan langkah konkret terkait penguatan keterwakilan perempuan.







