Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah diperkirakan menyusut menjadi Rp600 triliun pada 2027, turun dari sekitar Rp900 triliun saat ini.
Penurunan sebesar Rp300 triliun itu dikhawatirkan dapat membatasi kemampuan daerah untuk membiayai belanja pegawai, termasuk upah guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai beban pendanaan gaji PPPK, terutama yang berstatus honorer maupun paruh waktu, selama ini banyak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Aria menyatakan Komisi II telah meminta agar pembiayaan gaji PPPK full maupun paruh waktu dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyebut keputusan tersebut dibahas dalam pertemuan Komisi II dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan agar beban fiskal daerah tidak semakin berat akibat penurunan transfer.
Aria menegaskan PPPK yang sudah diangkat, termasuk PPPK paruh waktu, tidak boleh menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran atau aturan pembatasan belanja pegawai daerah.
Permintaan itu juga terkait dengan ketentuan keputusan Mendagri yang 30 persen, di mana Komisi II meminta agar kebijakan tersebut tidak menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi PPPK.
Komisi II mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk aktif berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan agar pembiayaan gaji aparatur tetap terjamin dari anggaran pusat.
Dorongan agar pembiayaan PPPK untuk guru hingga tenaga kesehatan ditanggung oleh APBN tercantum dalam salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PANRB Rini Widyantini pada Senin (8/6/2026).
Aria mengingatkan bahwa banyak daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan lebih dari 80 persen APBD beberapa daerah berasal dari transfer tersebut.
Menurutnya, jika transfer turun Rp300 triliun, tekanan terhadap APBD daerah bisa mencapai sekitar 30 persen, sehingga keberlanjutan pembayaran untuk 1,7 juta PNS dan PPPK yang telah diangkat bisa terganggu.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan pembiayaan ASN dan PPPK agar kualitas pelayanan publik di daerah tidak menurun meski terjadi penyesuaian anggaran transfer pada 2027.







