Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri menjelaskan secara rinci dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas layanan publik.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Rapat tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Aria menilai capaian administratif seperti serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dilengkapi bukti manfaat yang dirasakan publik.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan negara lebih layak dinilai dari manfaat nyata bagi masyarakat dibanding sekadar laporan formal.
Ia mengapresiasi capaian Kemendagri yang kembali memperoleh opini WTP untuk ke-12 kalinya.
Aria juga mencatat realisasi belanja kementerian yang mencapai 99,46 persen serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melebihi target.
Meski demikian, Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum cukup tanpa keterkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik.
Ia mencontohkan capaian PNBP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang melampaui target.
Aria berharap peningkatan PNBP di Dukcapil sejalan dengan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga indikator keuangan tercermin pada kualitas layanan.
Selain itu, ia menyoroti indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, dan penilaian kinerja anggaran yang menunjukkan hasil positif.
Aria meminta bukti bahwa reformasi yang dilaporkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ia juga meminta verifikasi terkait program yang mungkin dikorbankan saat terjadi pemangkasan anggaran, termasuk apakah ada kegiatan yang tertunda dan dampaknya pada pelayanan.
Aria mempertanyakan mengapa kebutuhan besar tidak terlihat sejak tahap perencanaan jika kemudian terjadi penyesuaian anggaran.
Ia meminta penjelasan atas perubahan pagu anggaran Kemendagri yang sempat dipangkas lalu kembali bertambah melalui relaksasi anggaran.
Tujuannya memastikan tidak ada program prioritas maupun layanan publik yang terdampak oleh penyesuaian itu.
Selain itu, Aria meminta klarifikasi mengenai data pemblokiran anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang tercantum dalam bahan rapat.
Dalam bahan tersebut tercantum angka pemblokiran sebesar Rp165 miliar, yang menurut Aria berarti lebih dari 77 persen dari anggaran BNPP diblokir.
Angka tersebut menurutnya tampak tidak masuk akal dan perlu diperiksa apakah ada kesalahan pada slide atau data.
Aria menuntut koreksi atau penjelasan resmi jika angka pemblokiran tersebut benar adanya.







