Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan bahwa penguatan data kependudukan merupakan prasyarat utama agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, dikutip Jumat (31/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran Perlinsos tahun 2026 sebesar Rp508,2 triliun.
Aria menyoroti peran 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang menjadi pijakan seluruh proses penyaluran bantuan.
Pernyataan itu disampaikan ketika Aria menghadiri agenda Fasilitasi Jemput Bola Verifikasi Digitalisasi Perlinsos yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi II DPR RI di Surakarta, Jawa Tengah, pada 27-28 Juli 2026.
Menurut Aria, digitalisasi Perlinsos lebih dari sekadar penggunaan teknologi; langkah ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadilan distribusi bantuan melalui data yang akurat dan mutakhir.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data berkala untuk meminimalkan exclusion error maupun inclusion error yang kerap mengganggu efektivitas program bantuan.
Aria juga mengingatkan bahwa jika sistem tidak mengenali warga yang berhak, maka permasalahan kemiskinan yang ada tidak akan terselesaikan meskipun nyata di lapangan.
Komisi II DPR RI telah menyiapkan tujuh komitmen strategis untuk memperkuat administrasi kependudukan nasional sebagai dukungan terhadap digitalisasi Perlinsos.
Komitmen tersebut meliputi penguatan landasan hukum administrasi kependudukan, peningkatan kualitas layanan Dukcapil di daerah, perlindungan data pribadi masyarakat, serta mendorong sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.
Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyatakan pihaknya siap menjadikan data kependudukan sebagai single source of truth dalam ekosistem digitalisasi perlindungan sosial.
Ditjen Dukcapil mengembangkan tiga pilar layanan digital untuk mendukung hal tersebut, yakni Single Sign-On (SSO) berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD), autentikasi Face Recognition (FR), serta integrasi pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Hingga Juli 2026, infrastruktur digital Dukcapil menunjukkan kematangan yang meningkat; layanan Face Recognition telah digunakan lebih dari 5,64 juta kali, sementara akses SSO IKD telah melampaui 1,04 juta kali.
Teguh menambahkan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) nasional yang mengintegrasikan identitas digital dengan layanan publik secara menyeluruh.







