Pemerintah diperkirakan mengurangi alokasi transfer ke daerah menjadi Rp600 triliun pada 2027, turun dari sekitar Rp900 triliun saat ini.
Pengurangan sekitar Rp300 triliun itu dinilai berisiko mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji guru dan PPPK.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam keterangan yang dikutip Jumat (3/7/2026).
Menurut Aria, penurunan dana transfer berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena sebagian besar pengeluaran untuk aparatur masih ditanggung daerah.
Komisi II lantas meminta agar gaji PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meringankan tekanan fiskal di daerah.
Dalam pertemuan antara Komisi II dengan KemenPAN-RB dan Mendagri, menurut Aria, ada keputusan yang mengarahkan agar pembiayaan PPPK dapat dianggarkan dari belanja pemerintah pusat.
Aria menegaskan keputusan itu diperlukan supaya efisiensi anggaran transfer tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik di tingkat daerah.
Legislator dari PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa PPPK yang sudah diangkat, termasuk yang paruh waktu, tidak boleh menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran atau pembatasan belanja pegawai seperti ketentuan Mendagri tentang 30%.
Komisi II mendorong agar Kementerian Dalam Negeri bersinergi lebih aktif dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan untuk memastikan pembiayaan gaji aparatur tetap terjamin.
Aria mengingatkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengangkat sekitar 1,7 juta PNS dan PPPK, sehingga risiko ketidakmampuan daerah membayar gaji akan berdampak luas.
Ia menambahkan bahwa banyak daerah sangat bergantung pada transfer pusat, dengan proporsi APBD yang pada sejumlah wilayah masih lebih dari 80% berasal dari dana transfer.







