Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta perombakan pada skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar kebijakan tersebut lebih menguntungkan daerah penghasil.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Kamis, 30 Juli 2026.
Menurut Bursah, mekanisme pembagian DBH saat ini belum mencerminkan besarnya kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah penghasil kelapa sawit.
Ia menilai penerimaan DBH hampir tidak terlihat dalam struktur penerimaan APBD pada sejumlah kabupaten yang menjadi pusat produksi sawit.
Ketimpangan tersebut menurutnya tidak sejalan dengan potensi ekonomi perkebunan sawit yang besar di daerah-daerah tersebut.
Selain itu, Bursah menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di komunitas yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan sawit.
Masalah lain yang dibahas adalah praktik pembayaran DBH kurang bayar secara bertahap, yang menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu pengelolaan keuangan daerah serta penetapan APBD.
APKASI menekankan perlunya payung hukum yang menjamin pembagian hasil sawit berlangsung adil bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
Organisasi itu juga mengusulkan perbaikan tata kelola serta rekonsiliasi data DBH, terutama kepastian waktu dan jumlah penyaluran setelah Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan.
Permintaan lain yang disampaikan adalah agar DBH kurang bayar disalurkan secara penuh dan tepat waktu kepada daerah penerima.
Bursah berharap perubahan skema DBH sawit dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sekaligus memastikan masyarakat setempat merasakan manfaat ekonomi dari sektor tersebut.







