Hj. Ansari, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), mengingatkan pentingnya pemahaman publik terhadap mekanisme pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pernyataan itu disampaikan saat Ansari memimpin Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Selasa (4/8/2026).
Ia menegaskan bahwa setoran awal calon jemaah tidak dibiarkan mengendap, melainkan ditempatkan pada instrumen berbasis syariah yang dikelola secara transparan.
Menurut Ansari, hasil dari pengelolaan tersebut memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah melalui subsidi biaya keberangkatan.
Pada musim haji 2026, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tercatat secara riil sekitar Rp87,9 juta per jemaah.
Namun jemaah hanya dibebankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp52,1 juta, sehingga selisih sekitar Rp33 juta ditutup dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Sebagai mitra kerja BPKH di DPR, Ansari menekankan perlunya edukasi untuk menangkal informasi yang keliru atau menyesatkan terkait pengelolaan dana haji.
Ia juga menyebut bahwa laporan BPKH bersifat terbuka dan dapat diakses publik melalui saluran resmi lembaga tersebut.
Di luar subsidi haji, optimalisasi dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) digunakan untuk program kemaslahatan, termasuk pembangunan sumur bor, penyediaan kendaraan operasional, serta perbaikan infrastruktur jalan paving di wilayah pedesaan.







