JENGGALA.ID – Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian, yang juga kader Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Anies memberikan pernyataan ini saat diwawancarai oleh awak media mengenai bagaimana kasus ini dapat memengaruhi elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam Pilpres 2024.
Anies menjawab, “Ya, kita akan lihat perkembangannya nanti. Itu saja yang bisa saya katakan,” saat ditemui setelah pertemuan dengan para purnawirawan TNI dan Polri di Pendopo Anies, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/10).
Selain itu, Anies juga menegaskan bahwa pihaknya selalu mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dia juga mengingatkan tentang pembentukan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu kota saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies berkata, “Bahkan, saat saya bertugas di DKI Jakarta, saya membentuk KPK Ibu kota untuk mencegah korupsi. Jadi, komitmen terhadap tata kelola yang baik bukan hanya rencana, tetapi sudah dilaksanakan dan akan terus dipertahankan,” jelas Anies.
Anies menggarisbawahi bahwa mereka ingin melihat lembaga antikorupsi menjadi kuat kembali dan ingin sistem penegakan hukum yang berlaku adil bagi semua, tanpa memandang latar belakang atau pihak tertentu. Pernyataan serupa juga telah disampaikan oleh Anies dalam acara di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Anies hanya tersenyum ketika ditanya mengenai kasus Syahrul. Ia tersenyum lebar dan segera meninggalkan tempat setelah menjadi pembicara dalam acara BRIN di Jakarta Selatan, pada Kamis (5/10) lalu.
Kasus yang menimpa Syahrul adalah kasus korupsi di Kementerian Pertanian, di mana KPK telah menetapkannya sebagai tersangka. Syahrul sempat menghilang setelah kunjungan kerja di Eropa dan kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian agar dapat fokus menghadapi proses hukum. Dalam proses penyelidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk rumah dinas Syahrul dan Kantor Kementan di Jakarta. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara tersebut, termasuk uang sebesar Rp30 miliar dan dokumen yang berisi aliran uang.
Rumah kediaman Syahrul di Makassar juga telah digeledah, dan KPK telah mengamankan satu unit mobil yang diduga terkait dengan kasus ini. Yang terbaru, KPK telah melarang Syahrul beserta istri dan anak-anaknya untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan atau hingga April 2024. Dalam daftar pelarangan ini terdapat sembilan orang yang terdiri dari tersangka dan pihak terkait lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementerian Pertanian, serta seorang pelajar/mahasiswa.







