JENGGALA.ID -Pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berencana menerapkan konsep “kota spons” atau sponge city di beberapa kota di Indonesia jika terpilih dalam Pilpres 2024. Rencana ini termaktub dalam dokumen Visi, Misi, dan Program mereka.
Konsep ini juga akan diadopsi oleh pemerintah saat ini melalui UU Ibu Kota Negara (IKN). Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua lahan cocok untuk menerapkan konsep ini.
Dalam dokumen mereka, pasangan ini menekankan pentingnya konservasi cadangan air tanah dengan mengendalikan eksploitasi air tanah yang berlebihan dan mendorong kota-kota untuk menerapkan prinsip sponge city.
Selain konsep sponge city, Anies-Imin memiliki beberapa program fokus terkait kedaulatan air. Mereka berjanji untuk memperbaiki tata kelola sumber daya air dengan menjunjung tinggi kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan air.
Mereka juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga di Indonesia dapat mengakses air minum yang layak dengan biaya terjangkau. Selain itu, Anies-Imin akan memastikan pemanfaatan air permukaan yang bijak untuk berbagai sektor, termasuk industri dan pertanian.
Mereka juga akan menjamin bahwa semua rumah tangga di berbagai wilayah, termasuk di pesisir, kepulauan, dan pedalaman, dapat menikmati air berkualitas baik dengan biaya yang terjangkau. Mereka akan fokus pada kelangsungan sumber daya air melalui pengawasan, pengendalian, dan pengembangan berdasarkan tata ruang yang memperhatikan konservasi sumber daya air.
Anies-Imin berjanji untuk memastikan infrastruktur yang mencukupi guna menjamin ketersediaan air untuk kegiatan sehari-hari masyarakat serta untuk pertanian dan perkebunan dengan bantuan sistem irigasi dari pemerintah.
Mereka juga akan mendukung keberlanjutan sektor air melalui penyediaan infrastruktur daur ulang air, pengolahan air limbah untuk biogas, dan peningkatan pengetahuan serta kemampuan pengelolaan air di tingkat keluarga.
Pada 20 Oktober, Anies dan Imin secara resmi menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menyatakan bahwa berkas dokumen yang mereka serahkan telah lengkap dan akan segera diverifikasi.







