Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, menyerukan agar persiapan penyelenggaraan haji 2027 dimulai lebih awal oleh pemerintah.
Dia menilai langkah dini diperlukan untuk memperbaiki mutu layanan jemaah dan untuk mengantisipasi persoalan sejak tahap awal perencanaan.
Penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua operasional haji dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Hidayat menekankan pentingnya menindaklanjuti semua evaluasi dan masukan dari penyelenggaraan haji 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan sistem.
Menurutnya, berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat perlu diimplementasikan sejak awal, ujarnya di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Komisi VIII DPR telah menyetujui usulan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp4 triliun.
Dana muka itu dialokasikan untuk pembayaran awal layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
Hidayat juga menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah membuka tahapan persiapan penyelenggaraan haji 2027 secara langsung.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Indonesia segera menyelaraskan rekomendasi DPR dengan tahapan yang ditetapkan untuk tahun depan.
Menurut Hidayat, pembentukan Kemenhaj telah membawa perbaikan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Perubahan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.
Politisi PKS berusia 66 tahun itu mengharapkan Kemenhaj mampu meningkatkan layanan dibandingkan pelaksanaan haji tahun ini.
“Haji 2027 harus lebih baik lagi sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk,” katanya.







