Anggota Komisi II DPR, Ahmad Heryawan, menyatakan sikapnya terhadap wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2029 untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.
Politikus PKS itu menilai digitalisasi pemungutan suara merupakan opsi modernisasi yang layak dipertimbangkan seiring meningkatnya jumlah WNI yang tinggal, bekerja, atau menempuh pendidikan di luar negeri.
Aher menekankan bahwa penerapan e-voting wajib didahului oleh kajian menyeluruh terkait aspek hukum, keamanan siber, perlindungan data pribadi, kesiapan infrastruktur, serta tingkat kepercayaan publik.
“Perubahan metode pemungutan suara tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip dasar demokrasi,” ujarnya, Senin 3 Agustus 2026 di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa sistem yang dipilih harus memungkinkan audit publik untuk menjamin integritas hasil pemilu.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengingatkan kembali bahwa pemilu adalah instrumen utama demokrasi sehingga setiap perubahan metode harus dikaji ketat.
Menurut Aher, setiap inovasi harus memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Negara harus memastikan seluruh warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara mudah, aman, dan setara,” katanya.
Ia memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terus melakukan evaluasi dan mencari terobosan untuk meningkatkan layanan pemilu bagi WNI.
Aher menekankan bahwa implementasi e-voting tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga revisi Undang-Undang Pemilu menjadi momentum penting untuk membahas kemungkinan penggunaan teknologi digital dalam pemungutan suara.
“Regulasi harus mengatur secara rinci agar terdapat kepastian hukum sebelum teknologi diterapkan secara luas,” ujarnya.
Ia menyarankan regulasi memuat ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan, standar keamanan sistem, tata cara pengawasan, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap hak-hak pemilih.
Kesiapan anggaran juga disebut Aher sebagai faktor krusial; KPU menyampaikan bahwa usulan anggaran yang diajukan belum mencakup pengembangan aplikasi e-voting bagi pemilih luar negeri.
“Apabila kebijakan tersebut disetujui, maka perencanaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
“Dukungan sumber daya yang memadai akan menentukan keberhasilan implementasi sistem tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya KPU membuka peluang penerapan e-voting bagi WNI di luar negeri pada Pemilu 2029 sebagai respons terhadap evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, termasuk persoalan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024.
Komisi penyelenggara menilai pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pemilih di luar negeri, namun keberlanjutan gagasan itu masih bergantung pada perubahan regulasi dan dukungan anggaran.







