Kementerian Pekerjaan Umum memperluas program padat karya untuk memperkuat pengelolaan sampah perkotaan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Pada 2027, alokasi anggaran TPS3R ditetapkan sebesar Rp95,11 miliar untuk 136 lokasi, naik dari Rp39,91 miliar pada 2026.
Kenaikan anggaran tersebut mencapai 138,6 persen dan difokuskan untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai daerah.
Langkah ini juga diselaraskan dengan visi PU608 yang menempatkan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan manfaat ganda dari pendekatan padat karya, yakni pembangunan sarana sekaligus pemulihan ekonomi lokal.
“Program IBM ini memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Menteri tersebut dalam keterangan tertulis Sabtu, 5 September 2026.
Pembangunan TPS3R melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat sehingga fasilitas pengelolaan sampah sekaligus membuka lapangan kerja lokal.
Program ini mendorong pemilahan, penggunaan kembali, dan pengolahan sampah sejak sumbernya secara terpadu.
Sampah organik, seperti ranting dan dedaunan, diarahkan diolah menjadi kompos, pelet, atau briket agar dapat dimanfaatkan kembali.
Sementara sampah nonorganik, terutama plastik, akan dicacah dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk aspal plastik.
Penerapan teknik-teknik tersebut ditujukan untuk mengurangi timbunan sampah dan pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah masyarakat.
Selain TPS3R, Kementerian PU memperkuat beberapa program padat karya lain untuk layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) pada 2027 memperoleh alokasi Rp681,31 miliar untuk 923 lokasi, meningkat dari Rp558,11 miliar untuk 906 lokasi pada 2026.
Program Pamsimas diarahkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dialokasikan Rp595,46 miliar untuk 1.184 lokasi pada 2027, naik dari Rp420,03 miliar untuk 823 lokasi pada 2026.
Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK) mendapat alokasi Rp214,22 miliar untuk 702 lokasi pada 2027, meningkat dari Rp201,11 miliar untuk 653 lokasi pada 2026.
Program-program tersebut mendukung fasilitas sanitasi masyarakat, termasuk MCK, tempat wudu, tempat cuci pakaian, serta pengolahan limbah domestik.
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada 2027 memperoleh Rp763,96 miliar untuk 1.043 lokasi, meningkat dari Rp484,80 miliar untuk 808 lokasi pada 2026.
Keseluruhan paket pendanaan ini diharapkan memperkuat layanan dasar dan membuka kesempatan kerja melalui skema padat karya di berbagai wilayah.







