Kementerian Pariwisata melaporkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,92 persen dari pagu yang digunakan.
Kementerian mengelola DIPA sebesar Rp1,49 triliun, dengan pagu efektif Rp1,48 triliun setelah penyesuaian anggaran.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan bahwa tingkat serapan bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan anggaran.
Dia menegaskan anggaran harus menghasilkan dampak nyata untuk pengembangan pariwisata dan penguatan ekonomi daerah sehingga membuka lapangan kerja.
“Kami juga menyadari ukuran keberhasilan tidak berhenti pada tingkatan penyerapan anggaran. Jauh lebih penting bagaimana anggaran tersebut mampu memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi daerah membuka lapangan kerja,” kata Widiyanti dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Perincian realisasi menunjukkan Satker Pusat mencapai 97,74 persen pada akhir Tahun Anggaran 2025.
Politeknik Pariwisata memiliki realisasi 93,66 persen, sedangkan Badan Pelaksana Otorita tercatat 90,66 persen.
Menurut Widiyanti, perbedaan tingkat realisasi dipengaruhi oleh efisiensi pengadaan dan penyesuaian jadwal pelaksanaan program.
Faktor lain adalah keterlambatan pemanfaatan sebagian anggaran yang sebelumnya diblokir sehingga baru dapat digunakan belakangan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta laporan realisasi anggaran dilengkapi dengan evaluasi capaian program, bukan hanya data input dan serapan.
“Evaluasi yang dilakukan itu untuk ke depan sebaiknya tidak hanya berbasis input, anggaran-anggaran saja. Kita juga mau serapan, tapi kita juga mau outcome-nya itu apa untuk pariwisata,” kata Evita.







