Pembatasan jam penyaluran Biosolar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memicu protes dari kalangan legislatif lokal.
Andreas Okdi Priantoro, anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai kebijakan itu tidak menyentuh akar masalah.
Ia merujuk pada Surat Edaran Gubernur Sumsel Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025 dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Suplai dan Penyaluran BBM.
Menurut Andreas, langkah tersebut terlalu menekankan aspek pengawasan tanpa mengatasi keterbatasan kuota dan pasokan.
Ia memperingatkan dampak kebijakan terhadap sopir angkutan umum, truk logistik, dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan Biosolar untuk operasional sehari-hari.
Peralihan waktu pengisian ke malam hingga dini hari dinilai memotong waktu istirahat pekerja dan menghambat distribusi barang.
Andreas juga mengatakan kebijakan itu berpotensi meningkatkan biaya operasional dan mengancam keselamatan akibat gangguan jadwal kerja dan antrean panjang.
Fenomena antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang berlangsung siang dan malam disebutnya sangat ironis mengingat status Palembang sebagai ibu kota provinsi penghasil minyak nasional.
Meski mendukung pembentukan Satgas untuk menindak dugaan mafia BBM, penyalahgunaan barcode, dan praktik percaloan, Andreas menekankan penegakan hukum tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.
Sebagai solusi praktis, ia mengusulkan pembangunan 10 hingga 20 SPBU khusus untuk angkutan umum dan kendaraan logistik di jalur strategis Kota Palembang agar tidak bercampur dengan kendaraan pribadi.
Selain itu, Andreas mendesak Gubernur Sumsel untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi ke pemerintah pusat sebagai prioritas kebijakan.
Ia menegaskan bahwa upaya membatasi jam operasional atau memindahkan lokasi pengisian hanya memindahkan persoalan, bukan menyelesaikan akar masalah, demikian pernyataannya kepada CatatanJurnalist.com, Selasa (7/7).







