Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menyerukan agar camat, lurah, serta pengurus RT dan RW meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap persoalan sosial di lingkungan masing-masing.
Upaya proaktif tersebut dinilai penting untuk mencegah gesekan antarrwarga berkembang menjadi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Anas, politisi PDI Perjuangan, menyampaikan imbauan itu saat memberikan pernyataan pada Sabtu (1/8).
Menurutnya, berbagai konflik kecil berpotensi mereda jika aparat kewilayahan cepat bertindak dengan membangun jalur komunikasi, koordinasi, dan upaya mediasi.
Ia menekankan perlunya kehadiran pihak wilayah sejak awal untuk merumuskan solusi bersama ketika muncul indikasi ketegangan sosial.
Lebih jauh, Anas menyebutkan bahwa camat, lurah, serta pengurus RT dan RW adalah pihak yang paling memahami kondisi riil warga, sehingga mereka harus proaktif memetakan potensi masalah dan merangkul warga setempat.
Kolaborasi antar-elemen lokal juga mendapat sorotan, termasuk peran tokoh masyarakat, tokoh agama, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Ia menilai RT dan RW berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ pemerintah di tingkat lingkungan, sehingga komunikasi yang baik akan mempercepat deteksi dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan.
Anas menegaskan bahwa menjaga kondusivitas Surabaya yang merupakan kota metropolitan dengan dinamika tinggi bukan semata tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama warga dan pemerintah daerah.
Ia turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan berbagai komponen warga dalam upaya menjaga stabilitas kota.
Penutupnya menegaskan pentingnya menghadirkan pemerintahan hingga tingkat paling bawah; ketika warga merasa diperhatikan dan masalah cepat ditindaklanjuti, potensi konflik akan lebih mudah dicegah.







