DPRD melalui Komisi A menekankan bahwa program hotline pengaduan Pemerintah Kota Surabaya harus berfungsi lebih dari sekadar saluran komunikasi formal.
Keberhasilan inisiatif ini dinilai tergantung pada kemampuan pemkot memberikan respons yang cepat, transparan, dan berorientasi pada solusi.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menyambut baik kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang mewajibkan camat, lurah, hingga kepala perangkat daerah membuka layanan hotline.
Namun Anas mengingatkan bahwa penyediaan nomor kontak semata tidak menjamin masalah warga terselesaikan tanpa ada kepastian tindak lanjut.
Pernyataan tersebut disampaikan Anas Karno pada Jumat (17/7/2026) ketika ia menyoroti aspek pelaksanaan dan akuntabilitas layanan pengaduan itu.
Untuk memperkuat efektivitas, politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan agar sistem hotline diintegrasikan sampai ke tingkat RT dan RW.
Menurut Anas, RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan memiliki peran penting dalam mendeteksi dan menindaklanjuti persoalan sejak munculnya gejala awal.
Parkir liar dan pungutan liar (pungli).
Premanisme dan gangguan ketertiban umum.
Pelayanan administrasi yang lambat.
Masalah lingkungan (saluran air tersumbat dan sampah).
Anas menegaskan semua persoalan tersebut harus menjadi prioritas penanganan mulai dari lingkungan, kelurahan, hingga kecamatan.
Dia juga mengingatkan agar aparat pemerintah bergerak proaktif dan tidak menunggu sampai sebuah keluhan menjadi viral di media sosial baru bereaksi.
Harapannya, integrasi layanan dari RT/RW hingga perangkat daerah mampu membentuk budaya pelayanan publik yang responsif, humanis, dan akuntabel.
Sebagai mitra kerja di bidang pemerintahan, Komisi A menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan program guna memastikan pemerintah hadir dan masalah masyarakat ditangani dengan nyata.







