Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta agar penyelesaian sengketa lahan di emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi ditempuh melalui dialog terbuka antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan warga setempat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi A, Anas Karno, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (6/8/2026).
Anas menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan transparan penting untuk mencegah potensi gejolak sosial akibat penertiban aset.
Menurutnya, proses penertiban tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan di masyarakat.
Sengketa memanas karena adanya klaim berbeda dari kedua pihak terkait status kepemilikan lahan.
PT KAI menyatakan area emplasemen Stasiun Pasar Turi merupakan kawasan pengembangan resmi yang berdiri di atas lahan berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Perusahaan juga mengungkapkan bahwa telah memiliki putusan kasasi terkait objek yang disengketakan.
Sementara itu, warga mengaku telah menempati area tersebut selama puluhan tahun dan mengklaim memiliki dokumen kepemilikan serta dasar penguasaan lahan yang sah.
Komisi A meminta semua pihak menahan diri sampai seluruh berkas dan dasar hukum dapat diverifikasi secara menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan, DPRD Surabaya akan menggelar rapat susulan dan memanggil pihak terkait untuk menghadiri pembahasan lanjutan.
Pihak-pihak yang akan dipanggil antara lain:
1. Kantor Pertanahan (BPN) Surabaya II
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya
3. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
4. Jajaran Manajemen Aset PT KAI
Komisi A juga menginstruksikan Pemerintah Kota Surabaya melalui Camat Bubutan dan Lurah Gundih untuk memfasilitasi pendataan berkas warga.
Harapannya, langkah pendataan ini dapat menghasilkan rumusan penyelesaian yang menjamin kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.







