Tangerang tercatat sebagai daerah dengan tingkat alih fungsi kawasan sempadan sungai dan situ tertinggi di Provinsi Banten.
Perubahan fungsi lahan ini terkait dengan perkembangan kawasan perkotaan yang berlangsung pesat, menurut keterangan yang disampaikan pada Rabu, 29 Juli 2026.
Pemerintah daerah bersama instansi teknis saat ini sedang melakukan pendataan untuk memetakan luas lahan yang telah berubah fungsi.
Inventarisasi itu dijalankan sebagai tindak lanjut permintaan resmi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, menyatakan proses pendataan dilakukan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai.
Kolaborasi melibatkan BBWS Ciliwung Cisadane (BBWS C2) dan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) dalam pemetaan kawasan sempadan.
Arlan juga menyebutkan bahwa Stranas KPK meminta daftar prioritas wilayah sempadan situ dan sungai berdasarkan aspek pemanfaatan, penanggulangan banjir, dan ketersediaan air baku.
Ia berharap Stranas KPK dapat memfasilitasi perbaikan koordinasi dan pemutakhiran data yang selama ini menjadi hambatan.
Pemeriksaan batas sempadan Sungai Cibanten dan Sungai Cidurian masih berlangsung dan belum diputuskan secara final.
Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan 21 situ sebagai kawasan sempadan hingga tahun 2026.
Sementara itu, enam situ tambahan masih dalam proses penetapan oleh pemerintah provinsi.
Penertiban bangunan liar di zona sempadan akan menjadi prioritas penegakan, menurut Arlan.
Untuk bangunan yang memiliki izin tetapi berada dalam kawasan sempadan, pemerintah akan mempertimbangkan penerapan kebijakan moratorium pembangunan baru.
Kasatgas I Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Didik Mulyanto, menyampaikan pihaknya tengah mengidentifikasi data aset Pemprov Banten.
KPK menunggu masukan dari pemerintah provinsi mengenai lokasi yang perlu mendapat perhatian untuk kemudian diselaraskan dengan data pemerintah pusat.
Data terpadu tersebut akan dijadikan dasar target penanganan pada tahun 2027 dan 2028.
Gubernur Banten, Andra Soni, meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk bekerja sama mengamankan kawasan sempadan sungai.
Penataan sempadan dimaksudkan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga aset negara, sehingga memerlukan sinergi lintas instansi.
Andra menegaskan tujuan akhir upaya ini adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengendalian banjir dan perlindungan sumber daya air.







