Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah memperkuat sistem perlindungan masyarakat yang bersifat antisipatif terhadap dampak perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.
Ia menilai pola cuaca yang kian ekstrem menuntut perubahan pendekatan pembangunan sehingga tidak lagi mengandalkan kalender musim konvensional.
Alex menyatakan perlunya memasukkan risiko iklim sebagai konsideran utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Menurutnya, asumsi-asumsi lama tentang pola musim harus dievaluasi karena memengaruhi perencanaan infrastruktur, tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, kawasan permukiman, sektor pertanian, dan pelayanan publik.
Ia menekankan adaptasi terhadap perubahan iklim harus dijadikan prinsip utama dalam perencanaan di tingkat nasional dan daerah, bukan sekadar kebijakan sektoral yang berdiri sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex di Jakarta, Kamis (6/8/2026), menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat meski sedang memasuki musim kemarau.
Hujan dengan intensitas sangat tinggi pada Senin (3/8/2026) menyebabkan banjir di Kota Padang dengan sedikitnya 15 titik terdampak.
Kondisi serupa juga tercatat di beberapa wilayah lain di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam.
Luapan air sempat menghanyutkan barang milik warga dan menyebabkan 1.488 kepala keluarga terdampak serta 1.377 jiwa harus mengungsi.
Alex meminta pemerintah daerah memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak tersalurkan merata dan tepat sasaran.
Ia menegaskan perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Semakin cepat langkah antisipatif diambil pemerintah, kata Alex, semakin kecil pula beban sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang harus ditanggung masyarakat.







