Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan perubahan strategi yang mendasar dari pemadaman reaktif menuju pencegahan lebih awal dan terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Kehutanan di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Alex menekankan bahwa karhutla sekarang berdampak tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, kesehatan publik, keanekaragaman hayati, serta komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon global.
Menurutnya, dinamika perubahan iklim dan kemungkinan siklus El Nino menuntut langkah-langkah antisipatif yang lebih kuat dibandingkan pendekatan tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah api muncul, melainkan membangun sistem pencegahan dini yang efektif.
Alex meminta Kementerian Kehutanan memperkuat sistem peringatan dini dan deteksi hotspot sebagai bagian penting dari strategi tersebut.
Selain itu, ia meminta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Alokasi anggaran yang memadai untuk program pencegahan karhutla juga menjadi salah satu sorotan yang harus dipastikan keberlangsungannya, menurutnya.
Komisi IV DPR RI, ujarnya, akan terus memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran selama kebijakan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan dan lingkungan hidup.
Dari sisi pemerintah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerangkan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi kering, sehingga risiko karhutla menjadi lebih tinggi.
Ia menyebutkan bahwa pada 2023 suhu rata-rata global telah melampaui 1,45 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, kondisi yang turut memicu fenomena El Nino dan La Nina serta memperbesar ancaman kekeringan dan kebakaran.
Penambahan emisi karbon akibat karhutla juga dipaparkan sebagai faktor yang memperburuk pemanasan global, sehingga pengendalian kebakaran menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Menjelang musim kemarau 2026, Kementerian Kehutanan mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi bersama karena musim kemarau diperkirakan datang lebih awal.
Lima provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah.
Pemerintah juga mengidentifikasi sembilan provinsi baru dengan potensi kerawanan, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Papua Selatan.
Analisis menunjukkan sebagian besar kejadian karhutla dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, perburuan satwa liar, serta pembakaran rumput untuk penyediaan pakan ternak.
Dengan latar tersebut, para peserta RDP diminta mengevaluasi hambatan di lapangan dan merancang strategi pencegahan yang lebih terintegrasi dan praktis agar kabut asap tidak kembali mengganggu hak atas udara bersih bagi masyarakat.







