Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah untuk menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator dalam pengumpulan data terkait ancaman dan potensi dampak El Nino yang diperkirakan beriringan dengan musim kemarau pada 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex pada Jumat (31/7/2026).
Menurut Alex, pemetaan risiko yang tepat menjadi dasar agar langkah mitigasi pemerintah bisa diarahkan secara lebih efektif dan efisien.
Ia menekankan bahwa data yang komprehensif akan mempermudah penyusunan rencana antisipasi serta mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi oleh DPR.
Arahan ini muncul menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintahan untuk mempersiapkan langkah menghadapi musim kemarau yang berpotensi bersamaan dengan fenomena El Nino.
Alex juga menegaskan bahwa karakteristik ancaman berbeda di setiap wilayah sehingga penanganan tidak bisa menggunakan pendekatan seragam.
Untuk itu, ia menilai peran BNPB dalam mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Isu kebakaran hutan dan lahan menjadi sorotan khusus Alex karena kejadian berulang hampir setiap tahun di sejumlah provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ia meminta Kementerian Kehutanan memperkuat upaya pencegahan agar kasus karhutla tidak terus terulang dan tidak dipandang sebagai persoalan yang bisa dianggap remeh.
Selain itu, Alex menegaskan pentingnya menyusun mitigasi yang komprehensif dengan memperhatikan keselamatan personel di lapangan untuk mengurangi risiko korban jiwa.
Ia juga meminta Kementerian Pertanian melibatkan pemerintah daerah dalam merancang langkah antisipasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemanfaatan kearifan lokal sangat penting, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian agar target swasembada beras tetap terjaga.







