Ketua Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia setelah kunjungan kerja Panja di Bogor, Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas temuan lapangan yang menunjukkan adanya kawasan tanpa tutupan pohon namun tetap tercatat secara administratif sebagai hutan.
Alex menegaskan bahwa penetapan suatu area sebagai hutan harus mencerminkan kondisi fisik di lapangan, bukan hanya catatan birokratis.
Ia menyatakan keprihatinan jika istilah “kawasan hutan” dipertahankan sementara fungsi ekologis dan tutupan vegetasi telah hilang.
Menurut Panja, ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata berpotensi menimbulkan masalah hukum dan tata ruang.
Untuk itu, Komisi IV meminta kepastian hukum terhadap kawasan yang sudah berubah fungsi agar tidak memicu sengketa pemanfaatan ruang.
Salah satu sorotan Panja adalah skema izin pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan.
Alex mempertanyakan logika izin tersebut karena kegiatan tambang umumnya mengubah bentang alam dan menghilangkan tutupan vegetasi.
Hasil pengamatan Panja menunjukkan sejumlah kawasan yang secara administratif masih berstatus hutan telah berubah menjadi area pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur.
Perbedaan data ini dinilai menghambat pengawasan dan penegakan hukum serta menyulitkan perumusan kebijakan lingkungan yang efektif.
Komisi IV mendorong sinkronisasi data lintas kementerian agar penetapan status kawasan benar-benar menggambarkan kondisi aktual.
Selain itu, Panja menyoroti kesiapan implementasi perdagangan karbon (carbon trading) sebagai instrumen pelestarian hutan.
Alex meminta penjelasan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, dan manfaat nyata bagi pemerintah daerah jika skema itu dijalankan penuh.
Panja juga menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap praktik tukar-menukar kawasan hutan agar setiap perubahan fungsi mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan.
Kajian tersebut harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.
Dengan menegaskan pentingnya kepastian hukum, Komisi IV berharap status kawasan yang jelas dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang.
Pernyataan Alex tersebut dikutip pada Sabtu (4/7/2026) sebagai bagian dari rekomendasi Panja Alih Fungsi Lahan kepada pemerintah.







