Jenggala.id – Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menolak tawaran dialog yang diajukan oleh kelompok yang menyandera pilot Susi Air, Philip Merthens. Pilot Susi Air tersebut disandera oleh kelompok bersenjata di Papua.
Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berdialog dengan kelompok bersenjata dan teroris, termasuk dalam kasus penculikan atau penyanderaan.
Menurutnya, langkah-langkah tegas dan terukur harus diambil untuk mengatasi ancaman keamanan yang dihadapi oleh negara.
“NKRI berdasar konstitusi, berdasar hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual. (Papua) adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI,” kata Mahfud usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Tindakan Mahfud MD tersebut mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi yang peduli terhadap isu keamanan.
Mereka menilai bahwa langkah Mahfud MD adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan prinsip negara dalam menangani ancaman keamanan.
Namun, tindakan Mahfud MD juga menuai kontroversi di kalangan sejumlah pihak yang mempertanyakan apakah tindakan ini merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan keamanan di Papu
.Beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan ruang untuk dialog dan bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan hak mereka.
Tindakan Mahfud MD dalam menolak tawaran dialog terkait sandera pilot Susi Air menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan kelompok bersenjata dan teroris yang mengancam keamanan negara.
Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah tegas dan terukur untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara.







