BGN RI memperketat aturan operasional dapur Program MBG dengan mewajibkan kepala SPPG hadir pada jam-jam kritis operasional.
Kewajiban kehadiran mencakup periode utama dari pukul 02.00 hingga 08.00 setiap hari, serta tambahan dua jam pada sore hari saat penerimaan bahan baku.
Aturan baru ini diberlakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pengolahan makanan sesuai standar yang ditetapkan BGN.
Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan penegasan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta, dikutip Minggu, 30 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, kepala SPPG memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin dapur yang harus memastikan SOP dilaksanakan secara konsisten.
Ia menilai sejumlah gangguan pelaksanaan MBG sebelumnya terjadi karena ketidakhadiran kepala SPPG pada momen-momen penting sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal.
Sebagai konsekuensi, BGN menetapkan sanksi tegas bagi kepala SPPG yang absen tanpa keterangan selama 10 hari berturut-turut.
Ketidakhadiran selama periode tersebut dapat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat, termasuk bagi pegawai berstatus ASN maupun PPPK.
BGN juga mewajibkan penggunaan perlengkapan pelindung oleh kepala SPPG saat melakukan pengawasan, antara lain sarung tangan dan penutup kepala.
Instruksi mencakup pengawasan terhadap penerapan kebersihan, keamanan pangan, penyimpanan bahan, proses memasak, dan pemorsian makanan sesuai ketentuan.
Untuk memastikan kepatuhan, pengawasan dilaksanakan secara berlapis, melibatkan jajaran dari tingkat pusat hingga koordinator kecamatan.
Pada jam-jam krusial, Badan, Wakil Kepala Badan, koordinator kecamatan, serta kepala dapur melakukan pemantauan secara daring melalui Zoom.
Dalam konteks rapat daring tersebut, BGN melarang penggunaan latar belakang virtual sehingga lokasi nyata peserta dapat terlihat dan kehadiran dipastikan.
Langkah-langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko yang membahayakan penerima manfaat serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program MBG.







