JENGGALA.ID – BANDUNG. Puskesmas Panghegar yang berada di dalam pemukiman/komplek dipersoalkan Aktivis Lingkungan Hidup terkait penanganan limbah medisnya.
Dewan Daerah WALHI Jawa Barat, Dedi Kurniawan mempertanyakan proses dan prosedur penanganan limbah medis Puskesmas yang tidak transparan.
Pasalnya, pihak UPTD Puskesmas Panghegar melalui Bagian Tata Usaha mengatakan jika limbah medis tersebut diangkut 1 Minggu sekali oleh perusahaan yang khusus bekerjasama dengan pihaknya.
“Kami mempertanyakan proses dan prosedur pihak Puskesmas yang hingga kini tidak bisa memperlihatkan proses kerjasama tersebut dalam bentuk tertulis serta jadwal pengambilan limbah belum memberikan informasi,” tegas Dedi Kurniawan, Selasa 17 April 2023.
Dedi menambahkan, jika proses pengangkutan seminggu sekali, dimana tempat penyimpanan Limbah Medis sementara yang ada di areal puskesmas tersebut.
“Jika proses pengangkutan seminggu sekali, seharusnya ada tempat penyimpanan limbah medis tersebut, namun kami tidak diberikan kesempatan untuk diperlihatkan,” imbuhnya.
Selain Persoalan Limbah Medis, Dedi juga mengeluhkan soal pelayanan Program UHC, dimana pelayanan UHC banyak ditolak karena soal administratif.
Pihaknya sebagai warga Kecamatan Panyileukan pernah mengalami hal tersebut dan sempat melayangkan komplain karena ketika Istri yang sedang hamil muda akan mengajukan program UHC akan tetapi ditolak.
“Kami mengajukan program UHC di puskesmas Panghegar tetapi ditolak dikarenakan harus melampirkan Paklaring/Surat Keterangan Pernah Bekerja di perusahaan sementara kami tidak memiliki Paklaring termasuk istri karena dari awal sampai saat ini karena belum pernah bekerja di sebuah instansi dan berprofesi sebagai Wiraswasta,” ujar Dedi.
Pihaknya mengaku heran karena ketika meminta keterangan ke pihak BPJS perwakilan kota Bandung disebutkan status BPJS nya tidak aktif dan dapat mengikuti UHC.
“Status BPJS kami adalah BPJS Mandiri artinya belum pernah dibayarkan oleh perusahaan dan didaftarkan oleh perusahaan, sebagai bukti jika kami memang tidak pernah bekerja di instansi manapun,” tuturnya.
Untuk mempertegas dan memperjelas persoalan tersebut pihaknya telah berkoordinasi dan konsultasi kepada pihak RW setempat.
“Kami sudah meminta saran dan konsultasi kepada pihak RW dan telah memberikan saran dan memfasilitasi tempat untuk mengundang pihak terkait berikut pihak legislatif, eksekutif tingkat Dinas sampai FORKOMPIMCAM Kecamatan Panyileukan, semoga persoalan program UHC ini bisa segera memperoleh kejelasan di tingkat birokrasi tetapi juga bagaimana sosialisasi nya bisa diterima masyarakat yang memiliki hak,” tegas Dedi.***







