Para aktivis juga menyoroti ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran pokir. Mereka menemukan bahwa pengadaan TIK kerap mengesampingkan kebutuhan lain, seperti ruang kelas baru.
“Seharusnya proyek pembangunan sekolah berjalan seimbang, bukan hanya fokus pada satu sektor. Namun, selama tiga tahun terakhir, anggaran ini justru tidak dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan, sudah seharusnya dinas pendidikan tidak perlu diintervensi dalam hal pelaksanaan kegiatan oleh oknum di internal dinas dan anggota legislatif untuk kepentingan pribadi,” tutup SA salah satu aktivis dalam aksi tersebut.
Aksi ini berlangsung dengan damai dan mendapat perhatian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya demonstrasi. Para aktivis menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di Jawa Barat.
