Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menyatakan penghargaan atas penyampaian aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset yang berlangsung secara damai.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, 1 September 2026.
Mugiyanto menekankan bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi apabila dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan perundang-undangan.
Menurutnya, kegiatan penyampaian tuntutan harus membuka peluang dialog antara masyarakat dan institusi negara, bukan sekadar pengumpulan massa semata.
Dia menilai dialog diperlukan agar tuntutan publik dapat ditindaklanjuti secara konkret dan menghasilkan solusi yang berpihak pada kepentingan bersama.
Mugiyanto memberi apresiasi kepada pimpinan DPR RI yang menerima peserta aksi AMPB dan mengadakan dialog terkait RUU Perampasan Aset.
Hasil pertemuan tersebut berupa komitmen tertulis DPR untuk mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Dia menyebut kesepakatan dan proses dialog itu sebagai langkah positif dalam mekanisme penyampaian aspirasi.
Mugiyanto juga memuji warga Pati yang datang ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan secara damai serta menilai penerimaan aspirasi oleh DPR sebagai bagian penting dari praktik demokrasi.
Namun ia mengkritik adanya kegiatan pada malam hari yang menurutnya bukan bentuk penyampaian aspirasi dan berbeda dari aksi damai sebelumnya.
Wakil menteri mengingatkan bahwa demokrasi harus menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat secara aman dan menghasilkan solusi bagi kesejahteraan, bukan sarana untuk melakukan kekerasan atau tindak pidana.







