Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan dan saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada acara UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Meski akses modal semakin meluas, Menteri Maman menegaskan bahwa ketersediaan pembiayaan bukan satu-satunya hambatan bagi pelaku UMKM.
Salah satu kendala utama yang masih dihadapi adalah kemampuan memasarkan produk sehingga banyak barang hasil UMKM tidak terserap oleh pasar.
Menurutnya, dukungan berupa modal dan pelatihan telah diberikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas barang.
Namun ketika produk siap dijual, tantangan baru muncul karena penyerapan domestik sering terganggu oleh masuknya produk impor.
Maman mengingatkan perlunya keseimbangan antara arus barang impor dan kemampuan produksi dalam negeri, khususnya untuk komoditas yang seharusnya dapat diproduksi oleh UMKM.
Untuk memberi ruang bagi geliat usaha lokal, ia menilai diperlukan kebijakan yang mendukung serta akses pasar yang lebih luas bagi UMKM.
Dalam dokumen RPJMN, pemerintah menargetkan porsi pembiayaan perbankan kepada UMKM sebesar 25 persen.
Namun realisasinya saat ini tercatat sekitar 16,8 persen, sehingga terdapat selisih sekitar delapan persen dari target.
Selain isu kredit, Maman juga menyoroti dimensi sosial dan keberlangsungan usaha yang sering muncul ketika pelaku UMKM menghadap kementerian.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa intervensi pembiayaan harus diiringi penguatan kapasitas dan perluasan akses pasar untuk membangun ekosistem yang menopang pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.







