Untuk mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta perbankan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Permintaan itu disampaikan saat peluncuran optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang berlangsung di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan ia telah mendatangi OJK sebanyak enam kali untuk memperjuangkan akses kredit bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan perlunya keberpihakan kepada rakyat kecil dari sektor perbankan, namun penyaluran kredit harus tetap mengikuti prinsip kehati-hatian.
Pemerintah juga telah mengambil sejumlah kebijakan pendukung, termasuk pemberlakuan optimalisasi SLIK sejak 1 Juli 2026.
Langkah lain yang disebutkan adalah penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi.
Sektor fiskal pun mendapat insentif dengan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendukung pembelian rumah subsidi.
Kuota rumah subsidi dinyatakan meningkat menjadi 310 ribu unit, naik dari sebelumnya sekitar 228 ribu unit.
Menurut Maruarar, kenaikan kuota tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan OJK.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan perubahan teknis pada SLIK, termasuk kewajiban pembaruan data kredit yang telah lunas paling lama tiga hari kerja.
Friderica mengatakan sebelumnya pembaruan data bisa memakan waktu hingga satu bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru masyarakat.
Menurutnya, SLIK yang dioptimalkan akan menghasilkan data kredit yang lebih kredibel, akurat, dan terkini sehingga mendukung fungsi intermediasi kepada masyarakat.
Selain itu, OJK menetapkan bahwa hanya kredit di atas Rp1 juta yang akan dicatat dalam SLIK dengan tujuan meningkatkan kualitas data kredit nasional.







