Jenggala.id – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan tanggapan atas kabar perombakan (reshuffle) kabinet yang disebut akan dilakukan pada 15 Juni 2022. Airlangga mengaku tidak mendapatkan bocoran terkait hal itu.
“Wah enggak ada. Kita enggak ada. Tidak ada bocoran. Tidak ada,” ujar Airlangga usai menghadiri ratas evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan, Senin (13/6).
Saat ditanya soal larangan menteri-menteri ke luar daerah sebelum 15 Juni 2022, Airlangga menyatakan, itu bukan merupakan ranah dirinya untuk menjawabnya.
“Sebaiknya ditanyakan ke Bapak Presiden. Itu bukan domain kami,” kata Airlangga.
Tetapi, dia menyebutkan siap bekerja dengan seluruh kabinet jika nanti ada reshuffle.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya belum mengetahui atau menerima informasi apa pun seputar rencana perombakan kabinet atau reshuffle yang digadang bakal terjadi dalam waktu dekat. Eddy menegaskan, PAN menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffle kepada Presiden Jokowi.
“Kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut,” kata Eddy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6).
Eddy Soeparno menuturkan, pihaknya justru mengetahui kabar reshuffle dari pemberitaan media massa. Menurutnya, PAN belum menerima informasi resmi apa pun terkait kabar itu dari Presiden Jokowi. Kendati begitu, Eddy menegaskan bahwa PAN sebagai partai koalisi berkomitmen terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi daring akhir pekan lalu, politisi PAN Ahmad Yohan menuturkan, partainya belum diminta Istana untuk mengirimkan nama calon menteri.
“Sampai sekarang belum (dimintai nama calon menteri), toh belum ada pengumuman. Nanti kalau pengumuman berarti sudah ada,” kata Yohan.
Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo Johnny G Plate menegaskan, pihaknya menghormati keputusan Presiden Jokowi apabila melakukan reshuffle atau perombakan kabinet yang dikabarkan bakal dilaksanakan Rabu 15 Juni 2022.
Plate mengatakan, reshuffle ini bisa saja dilakukan ketika Jokowi membutuhkan penyempurnaan dalam struktur pemerintahannya.
“Apabila Bapak Presiden melihat perlu ada penyempurnaan, reposition atau perubahan posisi dalam rangka mengantisipasi perubahan geostrategis dan perubahan tantangan dunia terhadap Indonesia, maka itu kita hormati,” ujar Plate di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (13/6).
Plate mengaku belum tahu waktu pelaksanaan dan siapa yang akan dicopot dari jabatannya.
Dia mengatakan, reshuffle merupakan domain Jokowi selaku kepala negara.
“Sekali lagi, ini bukan normatif. Yang sebenarnya, sikap Nasdem dari awal membentuk kabinet, merombak kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif Presiden. Kami menghormati hak prerogratif Presiden seutuhnya,” tuturnya.
Lembaga survei Charta Politika menyebut, 63,1 persen responden setuju Jokowi lakukan reshuffle atau merombak kabinetnya. Survei Charta Politika ini dilakukan selama periode 25 Mei-2 Juni 2022.
Wawancara dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan margin of error 2,83 persen. Ada 1.200 responden yang diwawancarai.
Warga yang diwawancarai diberi pertanyaan, ‘menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?’.
Charta Politika membeberkan, 63,1 persen responden setuju reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab.
“63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle,” tulis Charta Politika dalam keterangannya, Senin (13/6).







