Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat yang terasa langsung oleh masyarakat.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis, 20 Agustus 2026, AHY menyatakan bahwa proyek tidak boleh berhenti hanya pada tahap penyelesaian fisik.
Menurutnya, setiap proyek infrastruktur perlu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
AHY menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang kuat sebagai prasyarat agar investasi infrastruktur mampu berbuah dampak sosial-ekonomi yang nyata.
Untuk itu, Kemenko Infrastruktur memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi dengan kementerian teknis serta pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Kemenko Infrastruktur menjalankan fungsi koordinasi terhadap lima kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan target pembangunan dalam RPJMN hingga 2029 dapat tercapai sesuai rencana.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan RPJPN 2045 serta visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
AHY menambahkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek harus diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah agar manfaat ekonomi dan sosial benar‑benar dirasakan di tingkat lokal.
Ia menegaskan bahwa prinsip good governance harus diterapkan secara nyata, bukan hanya menjadi slogan semata.
Pemerintahan yang transparan, akuntabel, melayani, berdampak, dan responsif menjadi standar yang harus dipegang dalam setiap fase pembangunan.
Pada pertemuan tersebut, Ombudsman RI memaparkan data dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk persoalan pada sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
AHY menyatakan bahwa masukan dari Ombudsman akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Pemerintah berkomitmen mengawal perbaikan ini secara serius agar warga merasa dihormati haknya dan menerima layanan negara yang baik.







