Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mendorong Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar proses relokasi dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berjalan lebih cepat dan terarah.
Safei menekankan perlunya koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajaran Direktorat Jenderal untuk mempercepat tindak lanjut usulan pembangunan rumah sakit, dikutip Jumat (26/6/2026).
Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Komisi V DPR RI membahas usulan relokasi serta pembangunan RSUD baru tersebut.
Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, sebagai upaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat terhadap agenda kesehatan daerah.
Dalam pemaparan, Jumarding menegaskan sektor kesehatan menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga.
Kabupaten Kolaka Utara memiliki luas wilayah sekitar 3.391 kilometer persegi, terdiri dari 15 kecamatan, dengan jumlah penduduk mencapai 143.604 jiwa.
Jumarding menjelaskan RSUD saat ini mengalami hambatan serius, termasuk sering terdampak banjir yang mengganggu operasional pelayanan.
Selain itu, lokasi rumah sakit lama memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan dan kapasitas layanan kini telah melampaui daya tampung.
Pemerintah daerah menyebut relokasi dan pembangunan fasilitas kesehatan bukan sekadar pemugaran fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk layanan yang lebih cepat, lebih dekat, dan berkualitas bagi masyarakat.
Masuknya Kolaka Utara sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional terkait pengembangan smelter dan pertambangan nikel diperkirakan akan menaikkan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan.
Pemerintah daerah mengusulkan lokasi relokasi di Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Katoi, dengan alasan lahan sudah bersertifikat dan menjadi aset daerah.
Lokasi tersebut dipilih karena posisinya dekat kawasan perkotaan dan rumah sakit lama, serta memiliki dukungan infrastruktur seperti akses jalan, listrik, dan jaringan air bersih.
Area lahan yang disiapkan seluas sekitar 10,261 hektare, dengan area timbunan eksisting seluas 4,324 hektare, dianggap memadai untuk pengembangan rumah sakit modern sesuai standar pelayanan kesehatan.
Persiapan administrasi dan teknis yang telah ditempuh meliputi penyediaan lahan, penyusunan dokumen perencanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, dan integrasi program ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Meskipun begitu, Pemkab Kolaka Utara menyatakan dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI tetap penting mengingat besarnya pembiayaan dan kompleksitas pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, menyatakan dukungan dan berkomitmen mengawal aspirasi relokasi serta pembangunan RSUD agar mendapat perhatian dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Pernyataan dan dukungan legislator diharapkan memberi momentum bagi Pemkab Kolaka Utara untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif dan mampu menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat.
Menutup pertemuan, H. Jumarding menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit baru merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman, cepat, dan berkualitas.







