Ahmad Irawan, Anggota Komisi II dan Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Jawa Timur V, menegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia sebaiknya kembali dipisah.
Pernyataan itu disampaikannya melalui sebuah tulisan yang dipublikasikan pada Kamis 20 Agustus 2026.
Irawan menyatakan alasan utamanya bersifat praktis; wilayah negara yang luas, jumlah pemilih yang besar, serta struktur pemerintahan yang bertingkat menimbulkan beban teknis yang signifikan bila seluruh kontestasi digelar bersamaan.
Ia mengingatkan riwayat penyelenggaraan pemilu di Indonesia, di mana pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan terpisah dari pemilihan anggota legislatif.
Pilihan kepala daerah pada periode tersebut juga berlangsung pada waktu berbeda sesuai akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah.
Perubahan terwujud pada Pemilu 2019 dan 2024 ketika pemilihan legislatif diselenggarakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Penyelenggaraan pilkada kemudian dijalankan dalam tiga tahap sehingga pada 2024 seluruh pemilu dapat terselenggara pada tahun yang sama.
Irawan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemilu nasional dan lokal dengan desain baru penyelenggaraan pemilu.
Berdasarkan putusan itu, pemilihan anggota DPR RI dan DPD RI dijadwalkan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, pemilihan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota akan dipasangkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Irawan menilai jika putusan MK dianggap final dan mengikat, maka model penyelenggaraan tersebut akan diterapkan mulai 2029 dan seterusnya.
Namun ia menyatakan keberatan terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan menilai ada sejumlah alasan konstitusional yang patut dipertanyakan.
Salah satu dasar yang disebutkan adalah ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tentang penyelenggaraan pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.
Irawan juga mengutip posisi MK sebelumnya bahwa penentuan sistem pemilu adalah bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang.
Menurutnya, banyak perubahan desain pemilu di Indonesia berawal dari putusan MK, sehingga pembahasan mengenai model pemilu tidak boleh berhenti semata pada putusan pengadilan.
Sebagai legislator, ia menyampaikan pilihan politiknya: mendukung pemisahan pemilihan legislatif dari pemilihan presiden dan wakil presiden.
Ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap diselenggarakan secara serentak.
Irawan berpendapat pemisahan tersebut memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menilai dan membandingkan gagasan serta program partai politik dan calon legislatif.
Ia juga meragukan efektivitas banyaknya partai politik bila perhatian publik terkonsentrasi terutama pada kontestasi presiden.
Kondisi yang demikian, menurut Irawan, cenderung mengaburkan perbedaan antarpartai dan menempatkan fokus publik pada Presiden dan program pemerintah setelah pemilu usai.
Ia menegaskan bahwa kerangka presidensial dalam UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk membuat peran partai politik dan DPR hanya berada di bawah bayang-bayang eksekutif.
Untuk itu Irawan mendorong agar diskursus tentang desain pemilu dibuka lebih luas dan tidak dibatasi hanya oleh Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 maupun Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Ia meminta Presiden dan DPR RI, sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, untuk mengevaluasi berbagai alternatif desain pemilu yang dianggap paling sesuai dengan kondisi bangsa.
Irawan mengutip pandangan C.F. Strong mengenai sifat dinamis konstitusi untuk menegaskan bahwa desain sistem pemilu juga perlu dikaji agar relevan dengan perkembangan zaman.
Peninjauan berkelanjutan, menurutnya, diperlukan agar institusi dan aturan pemilu mampu melayani kebutuhan demokrasi Indonesia secara efektif.







