Anggota Komisi IV DPR RI, Agus Ambo Djiwa, menegaskan kesiapan DPR untuk mengawal penanganan sengketa permukiman di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi IV DPR RI dan DPRD Kabupaten Pasangkayu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Agus menyatakan DPR akan memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait guna mendorong pelepasan status kawasan lindung yang selama ini menjadi lokasi permukiman masyarakat.
Menurutnya, tujuan proses ini adalah memberi kepastian hukum dan penyelesaian yang adil bagi warga yang telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun.
Dalam paparan RDPU terungkap bahwa banyak bidang tanah warga memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan pada era 1960-an hingga 1970-an.
Penetapan kawasan hutan lindung baru dilakukan pada era 1980-an, sehingga muncul tumpang tindih aturan yang belum terselesaikan hingga kini.
Selain aspek historis dan yuridis, Komisi IV juga menyoroti karakter fisik kawasan yang dipermasalahkan.
Mayoritas wilayah yang diusulkan peninjauan kembali berupa dataran rendah dan zona pesisir, bukan kawasan dengan kemiringan lereng curam atau bentang alam pegunungan.
Wilayah tersebut telah berkembang menjadi permukiman, fasilitas publik, lahan produktif masyarakat, dan zona pesisir yang menopang aktivitas ekonomi lokal.
Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Barat, Ajbar, menekankan pentingnya kesiapan data teknis dari pemerintah daerah agar proses di kementerian dapat segera ditindaklanjuti.
Ajbar meminta data yang komprehensif meliputi luas kawasan yang diusulkan, titik koordinat lokasi, jumlah penduduk terdampak, dan daftar fasilitas umum yang terimbas.
Menurutnya, dokumen tersebut merupakan syarat utama dalam pengajuan perubahan atau pelepasan kawasan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan.
Ajbar juga mengingatkan bahwa sejumlah kasus serupa tertunda bertahun-tahun karena belum ada dokumen resmi dari pemerintah daerah yang diajukan ke kementerian.
Tim Pansus Agraria DPRD Kabupaten Pasangkayu didorong untuk segera melengkapi berkas pendukung melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
Keterlibatan Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat (SANDEK) menambah dukungan lewat penyusunan kajian akademik dan masukan strategis untuk memperkuat argumentasi di tingkat nasional.
Dari kalangan warga, perwakilan masyarakat Pasangkayu, Wahab Tola, mengaku dokumen kepemilikan lahan telah lengkap dan bahkan terbit lebih dahulu dibandingkan penetapan kawasan lindung.
Wahab berharap hasil RDPU ini menjadi langkah konkret yang memberikan kepastian bagi masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut selama puluhan tahun.
RDPU dipandang sebagai momentum penting untuk mempercepat penyelesaian konflik tata ruang dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Pemerintah daerah, DPRD Provinsi Sulawesi Barat, DPR RI, dan pihak terkait lainnya diharapkan segera mengambil langkah administratif dan regulatif untuk menghasilkan solusi yang berkeadilan.
Pernyataan Agus dikutip pada Senin (29/6/2026) saat pertemuan berlangsung dan menegaskan komitmen pengawalan sampai proses di tingkat kementerian berjalan.







