Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya tiga peserta saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil).
Menurutnya, bentuk pembekalan yang bernuansa militer harus ditinjau kembali agar sesuai dengan tujuan utama program yakni menyiapkan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Adisatrya menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, Komisi VI mempertanyakan relevansi Latsarmil terhadap kompetensi yang diperlukan untuk mengelola koperasi di tingkat desa.
Ia menegaskan bahwa kemampuan manajerial menjadi prioritas, termasuk keterampilan pembukuan, penyusunan stok barang, dan pengelolaan inventaris.
Menurutnya, materi-materi tersebut lebih tepat untuk meningkatkan tata kelola koperasi ketimbang fokus pada pembekalan fisik bergaya militer.
Adisatrya tidak menolak pentingnya kondisi fisik yang prima bagi peserta, namun meragukan kecocokan metode Latsarmil untuk individu yang akan menjadi pengurus koperasi.
Apabila unsur latihan fisik tetap dipertahankan dalam SPPI, ia menuntut penerapan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat, termasuk pengecekan tekanan darah dan riwayat penyakit setiap peserta.
Komisi VI mendorong perombakan desain pelatihan SPPI dengan penekanan pada peningkatan kapasitas manajemen dan pengelolaan usaha bagi calon pengurus koperasi.
“Harus dievaluasi ulang program ini, modul-modulnya apa saja. Kesehatan itu penting, tetapi yang lebih diutamakan adalah skill mereka, meningkatkan pengetahuan mereka dari segi manajemen,” ujar Adisatrya.







