Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto meminta dilakukannya kajian menyeluruh terhadap Agreement on Reciprocal Trade/ART antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi di Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (16/7/2026).
Adisatrya menekankan perlunya data analitis yang kuat, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai dasar pembicaraan dengan Kementerian Perdagangan.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan masukan dari masyarakat sipil menjadi sumber penting bagi fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan perdagangan pemerintah.
Ia mengingatkan substansi ART memiliki cakupan luas yang melampaui isu perdagangan semata dan masuk ke sektor-sektor strategis lainnya.
Sebagai perbandingan, Adisatrya menyebut kekhawatiran yang pernah muncul pada perjanjian seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).
Menurutnya, ART berpotensi membuka peluang, antara lain peningkatan akses ekspor melalui perlindungan tarif, potensi investasi, kepastian hukum di sektor digital, dan modernisasi sistem kepabeanan.
Namun ia juga mengingatkan adanya sejumlah konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara mendalam.
Contoh isu yang perlu dikaji meliputi komitmen pembelian barang dan jasa dari Amerika Serikat, kemungkinan penyempitan ruang pengaturan kebijakan nasional, serta implikasi terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan produk halal.
Adisatrya juga memperingatkan potensi liberalisasi pada sektor strategis serta dampak terhadap regulasi ketenagakerjaan dan kehutanan.
“Apalagi jika melihat proses ratifikasinya, perjanjian ini berpotensi menimbulkan akibat yang luas bagi kehidupan masyarakat, berdampak pada beban fiskal negara, serta dapat mengharuskan adanya perubahan maupun pembentukan regulasi baru,” ujarnya.
Komisi VI membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk terus menyampaikan masukan sebagai bahan pendalaman bersama pemerintah.
Adisatrya menambahkan bahwa sampai saat ini Komisi VI belum pernah membahas ART secara khusus bersama Kementerian Perdagangan.
Ia menilai pembahasan ART tidak dapat dilakukan oleh Komisi VI sendiri dan harus melibatkan lintas komisi agar setiap poin dapat dikaji secara komprehensif.







