Adian Napitupulu menghadirkan kembali ingatan tentang peran strategis sebuah kantor partai sebagai pusat konsolidasi menentang rezim otoriter pada era Orde Baru.
Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi sekaligus Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi publik.
Menurut Adian, kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Nomor 58 menjadi titik temu berbagai elemen yang menolak kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto.
Ia mengenang bahwa sebelum aliansi terbentuk, sejumlah kelompok mahasiswa pernah mencoba membangun gerakan bersama tokoh-tokoh oposisi seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan.
Namun Adian menilai upaya-upaya tersebut belum mampu mengumpulkan massa dalam skala yang cukup untuk menantang kekuasaan saat itu.
Dalam perdebatan aktivis lintas kampus, pilihan akhirnya mengarah pada dukungan kepada kelompok pro-Megawati karena dinilai memiliki struktur organisasi yang aktif dan jaringan kader yang solid.
Adian menyatakan bahwa kehadiran struktur partai dari berbagai daerah di dalam gedung membuat lokasi itu menjadi magnet bagi mereka yang kecewa dan merasa dimarjinalkan.
Karena seluruh posko di dalam kantor telah terisi oleh struktur partai, mahasiswa mendirikan Posko Pemuda dan Mahasiswa di depan gerbang untuk menjadi ruang konsolidasi.
Posko sederhana tersebut berubah fungsi menjadi pusat koordinasi aksi, tempat menggelar mimbar bebas, diskusi politik, dan perencanaan demonstrasi yang memperkuat gerakan pro-demokrasi menjelang peristiwa 27 Juli 1996.
Adian menegaskan bahwa Peristiwa Kudatuli bukan semata persoalan internal partai, melainkan momen yang merangkul berbagai lapisan masyarakat menuju upaya perubahan sistemik yang berujung pada Reformasi 1998.
Pernyataan tersebut disampaikan Adian pada Diskusi Tapak Tilas 30 Tahun Tragedi Kudatuli yang digelar oleh PAC PDI Perjuangan Ciracas di Jakarta Timur, Sabtu (25/7).







